Perusahaan terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang memiliki badan hukum sendiri dan terpisah dari pemiliknya. PT memiliki keuntungan seperti perlindungan hukum, kemudahan mendapatkan modal, dan kredibilitas yang tinggi. Namun, untuk mendirikan PT seperti serviced office jakarta, Anda perlu memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah apa yang Anda butuhkan untuk mendaftarkan perusahaan terbatas:

1. Menyiapkan data pendirian PT

Data yang perlu disiapkan antara lain:

• Nama PT. Nama PT harus minimal terdiri dari tiga suku kata, tidak boleh menggunakan kata asing, dan tidak boleh sama dengan nama PT lain yang sudah terdaftar. Anda perlu memberikan tiga opsi nama PT yang akan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM.
• Tempat dan kedudukan PT. Tempat dan kedudukan PT adalah alamat resmi PT yang terdaftar di wilayah kota atau kabupaten tertentu. Tempat dan kedudukan PT harus sesuai dengan domisili perusahaan, yang dibuktikan dengan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat kontrak atau sewa kantor, atau surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau RT/RW.
• Maksud dan tujuan PT. Maksud dan tujuan PT adalah kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT, yang harus tertulis dalam akta pendirian PT. Maksud dan tujuan PT harus sesuai dengan bidang usaha yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan.
• Struktur permodalan PT. Struktur permodalan PT adalah susunan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor PT, yang harus ditentukan dalam akta pendirian PT. Modal dasar adalah jumlah maksimal modal yang dapat ditempatkan oleh PT, yang minimal Rp 50 juta. Modal ditempatkan adalah jumlah modal yang ditempatkan oleh para pendiri atau pemegang saham PT, yang minimal 25% dari modal dasar. Modal disetor adalah jumlah modal yang disetor oleh para pendiri atau pemegang saham PT, yang minimal sesuai dengan kesepakatan pendiri.
• Susunan pemegang saham dan pengurus PT. Susunan pemegang saham dan pengurus PT adalah daftar nama, alamat, dan jabatan para pendiri, pemegang saham, direksi, dan komisaris PT, yang harus ditentukan dalam akta pendirian PT. Pendiri PT minimal dua orang atau lebih, yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Pemegang saham PT adalah orang atau badan hukum yang memiliki saham PT, yang dapat berubah-ubah seiring dengan jual beli saham. Direksi PT adalah organ PT yang bertugas mengurus dan mewakili PT, yang harus berjumlah minimal satu orang dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Komisaris PT adalah organ PT yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi, yang harus berjumlah minimal satu orang dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
• Fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus PT. Fotokopi KTP, NPWP, dan KK adalah dokumen identitas para pemegang saham dan pengurus PT, yang harus disiapkan untuk keperluan pembuatan akta pendirian PT dan pengurusan perizinan PT. Fotokopi KTP harus masih berlaku dan sesuai dengan domisili perusahaan. Fotokopi NPWP harus sesuai dengan nama dan nomor KTP. Fotokopi KK harus sesuai dengan data KTP dan NPWP.
• Foto direktur ukuran 3×4 latar belakang merah. Foto direktur adalah foto resmi direktur PT, yang harus disiapkan untuk keperluan pembuatan akta pendirian PT dan pengurusan perizinan PT. Foto direktur harus berukuran 3×4, berlatar belakang merah, dan berpakaian rapi.

2. Membuat akta pendirian PT di notaris

Akta pendirian PT adalah dokumen hukum yang berisi tentang data pendirian PT, yang harus dibuat oleh notaris yang berwenang. Akta pendirian PT harus dibuat berdasarkan data yang telah disiapkan sebelumnya, dan harus ditandatangani oleh para pendiri atau pemegang saham PT di hadapan notaris. Akta pendirian PT harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat informasi seperti nama PT, tempat dan kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur permodalan PT, susunan pemegang saham dan pengurus PT, dan lain-lain.

3. Mengurus pengesahan akta pendirian PT di Kementerian Hukum dan HAM

Pengesahan akta pendirian PT adalah proses pemberian status badan hukum kepada PT oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengesahan akta pendirian PT harus dilakukan oleh notaris yang membuat akta pendirian PT, dengan mengajukan permohonan pengesahan melalui Sisminbakum. Permohonan pengesahan harus dilengkapi dengan akta pendirian PT dan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus PT, foto direktur, dan lain-lain. Jika permohonan pengesahan diterima, Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan akta pendirian PT, yang harus diambil oleh notaris dan diserahkan kepada PT.

4. Mengurus NPWP PT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

NPWP PT adalah nomor identitas wajib pajak bagi PT, yang harus dimiliki oleh setiap PT yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. NPWP PT harus diurus oleh PT, dengan mengajukan permohonan NPWP melalui aplikasi DJP Online. Permohonan NPWP harus dilengkapi dengan SK pengesahan akta pendirian PT dan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus PT, foto direktur, dan lain-lain. Jika permohonan NPWP diterima, KPP akan menerbitkan NPWP PT, yang harus diambil oleh PT dan disimpan sebagai bukti kepemilikan NPWP.

5. Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) PT di Online Single Submission (OSS)

NIB PT adalah nomor identitas usaha bagi PT, yang harus dimiliki oleh setiap PT yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. NIB PT juga berfungsi sebagai izin usaha, izin lokasi, dan fasilitas perpajakan bagi PT. NIB PT harus diurus oleh PT, dengan mengajukan permohonan NIB melalui sistem OSS. Permohonan NIB harus dilengkapi dengan NPWP PT dan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus PT, foto direktur, dan lain-lain. Jika permohonan NIB diterima, OSS akan menerbitkan NIB PT, yang harus diunduh oleh PT dan dicetak sebagai bukti kepemilikan NIB.